, , ,

Mekanisasi Pertanian Sebuah Keniscayaan

Muhammad Nur (56), petani dari Desa Made, Lamongan, duduk termenung di dangaunya. Hatinya kebat-kebit menunggu buruh tani yang akan memanen sawah miliknya. Mata lelaki tegap itu nanar melihat hamparan tanaman padinya yang seharusnya dipanen 4 hari yang lalu. Nur kawatir, jika tidak segera dipanen bulir padi akan banyak yang rontok dan akan mengurangi hasil panen. Dia tidak tahu lagi harus bagaimana, buruh-buruh yang sudah menyanggupi untuk memanen padi di sawah miliknya seluas 1,5 hektar itu tidak menepati janji. “Selalu berulang tiap musim panen, buruh-buruh yang dulu mudah didapatkan, bahkan merekalah yang mencari pekerjaan ke petani, kini berbalik.  Sudah 5 tahun  kami kesulitan mencari buruh yang jumlahnya terus berkurang. Sehingga ketika musim panen tiba kami berebut untuk mendapatkan jasa mereka,” keluhnya.

Masalah kelangkaan buruh tani bukan hanya ada di Kabupaten Lamongan saja, tapi juga di beberapa wilayah di Indonesia. Di Provinsi Bali misalnya, sudah beberapa tahun terakhir ini petani kesulitan mendapatkan buruh panen, jika ada itupun didatangkan dari Jawa Timur. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Perpadi (Persatuan Perusahaan Penggilingan padi) Bali, Nyoman Sepurna. Dengan mendatangkan buruh tani dari luar Bali tentu saja petani harus mengeluarkan biaya yang lebih  besar, sehingga biaya produksi membengkak. Hal ini tentu saja akan berpengaruh pada penghasilan mereka. “Kondisi ini sudah terjadi lama, kami bingung terutama saat sudah memasuki musim panen. Terpaksa harus ‘impor’ (buruh tani) dari Jawa,” ujarnya. Untuk mengatasi hal tersebut Nyoman Sepurna berharap agar Pemprov Bali mendorong generasi muda agar kembali tertarik menekuni dunia pertanian sehingga jumlah tenaga  pertanian akan meningkat.

Sebenarnya untuk mengatasi masalah kelangkaan buruh tani sudah dilakukan  oleh Pemkab Lamongan. Hal ini diungkapkan oleh Kadis Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Aris Setiadi.  Dia mengatakan, tahun 2013 Pemkab Lamongan   sudah mengadakan 27 unit combine harvester dan 156 unit hand tracktor roda dua untuk mengolah lahan. “Tentu saja jumlah combine harvester bantuan dari Pemkab Lamongan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh lahan pertanian di Lamongan. Sebab ketika musim panen, luas lahan sawah yang harus dipanen sebanyak 10 ribu hektar tiap harinya. Untuk Okmar (musim tanam Oktober-Maret) saja totalnya ada 98 ribu hektar, dan total dalam satu tahun bisa mencapai 154 ribu hektar,” jelasnya. Dengan jumlah combine harvester yang tidak memadai, tentu saja masalah panen belum bisa diatasi. Keterbatasan jumlah bantuan alat tersebut, tidak lepas dari anggaran dari pemerintah yang terbatas, baik dari APBD maupun APBN.

Untuk mencukupi kebutuhan combine harvester, belakangan ini muncul beberapa pengusaha yang berinvestasi. Menurut Untarto Joni Handoko (33) General Manager dari CV Sekar Arum Grup, di Lamongan sudah ada 15 perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan combine harvester. “Jika rata-rata perusahaan punya 2 alat, maka total ada 30 combine harvester. Belum yang disewakan oleh kelompok tani di beberapa kecamatan. Tapi dengan jumlah tersebut masih saja belum mencukupi untuk kebutuhan pemanenan di seluruh Lamongan,” kata Joni. Menurut Aris Setiadi  bukan tanpa alasan jika kebutuhan combine harvester masih kurang. Untuk memanen lahan seluas 154 ribu hektar di Kabupaten Lamongan, dengan kapasitas 1,5 hektar per hari, jumlah alat tersebut jauh dari cukup. “Sebenarnya tidak hanya combine harvester saja, tapi juga hand traktor dan transplanter. Sebab untuk mengatasi semakin berkurangnya buruh tani, mekanisasi pertanian adalah solusinya,” katanya. (Made Wirya)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *