, , , , , ,

Billing System, Strategi Pemprov Lampung Perbaiki Distribusi Pupuk Bersubsidi

sahabatpetani.com – Untuk memperbaiki sistem distribusi pupuk bersubsidi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung membuat  kebijakan billing system. Hal ini merupakan strategi untuk meminimalisasi terjadinya distribusi pupuk bersubsidi yang tidak tepat waktu dan tepat sasaran.

Untuk itu Pemprov Lampung mengeluarkan Pergub No. 99 tahun 2016. Pergub tersebut mengatur  tentang pola distribusi pupuk bersubsidi sektor pertanian. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pertanian TPH Provinsi Lampung, Ir. Edi Yanto, M.Si.

“Kebijakan ini (billing system) rasanya baru pertama kali di Indonesia. Tujuannya adalah menyederhanakan prosedur penebusan dan pengendalian penyaluran pupuk bersubsidi. Selain itu, diharapkan bisa menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi  dan sampai kepada yang berhak,” jelasnya.

Menurut Edi, yang paling penting dalam sistem ini adalah e-RDKK, yaitu ketepatan penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok tani. Data-data tersebut akan dimasukkan ke dalam data base. Diakuinya bahwa pupuk subsidi memang belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan petani. Seperti di Provinsi Lampung misalnya, alokasi pupuk subsidi hanya setengah dari total yang dibutuhkan petani.

“Jika sistem distribusinya kurang bagus, selain tidak tepat waktu dan sasaran, dimungkinkan akan terjadi pula penyelewengan. Dengan billing system diharapkan bisa memperkecil penyelewengan tersebut,”  papar lelaki yang lahir di Krui, 1 Januari 1962 itu.

Untuk mendukung sistem ini, pihaknya bekerjasama dengan Bank Lampung, yang membangun skema penyaluran dan penebusannya.  Dengan demikian petani bisa mendapatkan pupuk dengan harga yang ditentukan pemerintah.

Untuk bisa menebus pupuk bersubsidi, kelompok tani (poktan) harus membuka rekening di Bank Lampung. Setelah pengurus poktan melakukan pemesanan  di sistem penebusan bank tersebut, akan mendapatkan kode pemesanan.

Setelah melakukan pembayaran berdasarkan kode pemesanan, petugas bank akan mengeluarkan  bukti bayar. Bukti bayar tersebut akan digunakan untuk mengambil pupuk di kios yang sudah ditentukan. Jumlah pupuk yang dipesan sesuai dengan jumlah alokasi pada e-RDKK yang terdapat dalam data base.

Hingga saat ini, kata Edi, hampir 25 kecamatan di Provinsi Lampung yang sudah berhasil mengimplementasikan sistem tersebut, dan pelaksanaannya akan terus dievaluasi. “Kami sudah mencanangkan agar setiap tahun semakin banyak kecamatan-kecamatan di Provinsi Lampung yang yang mengimplementasikan,” harapnya.

Edi mengakui bahwa dalam sistem ini memang masih ditemui beberapa kendala, seperti misalnya kendala teknis. Karena berbasis on line, tidak tertutup kemungkinan adanya gangguan sinyal di daerah-daerah terpencil, juga masalah keterbatasan SDM. Selain itu sistem ini membutuhkan kesiapan petani dalam memproyeksikan kebutuhan riil pupuknya. Karena tidak jarang petani memasukkan data kebutuhan pupuk melebihi kebutuhan riilnya.

“Untuk daerah terpencil yang tidak memiliki cabang Bank Lampung,  tentu saja akan menyulitkan pengurus kelompok tani dalam melakukan penebusan. Hal ini kami atasi dengan membentuk bank keliling untuk ‘menjemput bola’,” ungkap suami Nur Qomarawati ini.

Sukodim, Staf Perwakilan Daerah Penjualan (SPDP) PT Petrokimia Gresik wilayah Lampung, mengakui dengan sistem ini harga pupuk yang diterima petani sesuai HET. “Di samping itu petani juga bisa melihat langsung berapa alokasi pupuk di wilayah mereka, baik melalui Bank Lampung maupun lewat aplikasi android. Kelembagaan kelompok tani juga menjadi lebih aktif,” akunya.

Hal senada dikatakan oleh Tukimin, petani dari kecamatan Metro Selatan, Kota Metro. Menurutnya selain membeli pupuk subsidi dengan harga sesuai yang ditetapkan, dengan sistem ini penebusan pupuk relatif lebih mudah. “Dengan catatan  pengurus kelompok tani harus aktif melakukan komunikasi dengan bank. Selain itu kelompok tani harus mempunyai modal yang cukup agar bisa mendapatkan bukti bayar dari Bank Lampung,” jelasnya.

Beberapa kios mengakui, sistem ini  menguntungkan  kios pupuk bersubsidi. Seperti diungkapkan Aris Arianto pemilik UD Arista Jaya, kios resmi pupuk bersubsidi PT Petrokimia Gresik. Dengan billing system, Aris mengaku  tidak mengeluarkan modal. “Hanya saja saya harus aktif melakukan komunikasi kepada pengurus kelompok tani, perihal alokasi pupuk bersubsidi untuk anggota mereka,” paparnya. (Made Wirya)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *