Keterlibatan PIHC dalam Gerakan Stabilisasi Harga Pangan, Implementasi Program BUMN untuk Negeri.

Awal tahun 2018, beras kembali mencuri perhatian publik. Karena harganya yang terus melambung tinggi dan sulit di kendalikan. Komoditas ini ramai diperbincangkan, mulai dari pengamat perberasan, politisi, sampai ibu rumah tangga. Kenaikan harga beras sebenarnya sudah mulai terjadi sejak Desember 2017. Hal ini disebabkan oleh jumlah kebutuhan yang lebih tinggi dari pasokan. Stok yang dimiliki Bulog saat itu lebih rendah dari ketentuan stok minimal yang ditentukan pemerintah.

Setelah melalui perdebatan panjang akhirnya pemerintah mengambil kebijakan impor, dengan mendatangkan beras dari Vietnam dan Thailand sejumlah lima ratus 500 ribu ton.  Jika pemerintah tidak turun tangan, diperkirakan harga beras terus melambung tinggi. Karena periode Desember sampai Februari belum panen raya.

Beras merupakan salah salah satu penyebab inflasi tertinggi dari komoditas pangan. Jika harga beras naik, inflasi juga tinggi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada Januari 2018 kelompok bahan makanan mengalami inflasi sebesar 2,34 persen.

Kelompok bahan makanan memberikan andil inflasi sebesar 0,48 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi yakni beras sebesar 0,24 persen. Jika inflasi tinggi, angka kemiskinan juga terus bertambah. Karena 23 persen garis kemiskinan di Indonesia ditentukan oleh harga beras.

Kebijakan impor beras memang tidak populis. Karena jika dilakukan tanpa pengendalian, dalam waktu yang tidak pas, dan kuantumnya tidak sesuai, dampakanya bisa merugikan petani. Tapi ketika stok dalam negeri kurang, harga beras membumbung tinggi, dan konsumen akan menjerit.

Di Provinsi Lampung misalnya, pada Januari 2018 beras asalan mencapai Rp. 10.500/kg, medium Rp. 12.000/kg, dan premium Rp. 13.500/kg. Padahal dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017, Harga Eceran Tertinggi (HET) beras ditetapkan berdasarkan wilayah penjualan. Misalnya HET beras di Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan kelas Medium Rp. 9.450/kg, dan beras kelas premium Rp. 12.800/kg.

Untuk kestabilan harga beras, pemerintah membuat Gerakan Stabilisasi Harga Pangan (GSHP),  program yang digagas oleh kementerian BUMN. Stabilisasi harga beras dilakukan dengan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) merupakan salah satu BUMN yang ditunjuk untuk mendukung GSHP. Untuk pelaksanaan di lapangan, PIHC menunjuk dua anak perusahaannya; PT Petrokimia Gresik dan PT Indonesia Pangan.

Keterlibatan PIHC merupakan implementasi dari program BUMN Hadir Untuk Negeri. Sebab pangan, dalam hal ini beras, adalah masalah bangsa. Jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan banyak masalah. Seperti misalnya masalah gizi buruk, kebodohan, kemiskinan, dan stabilitas politik. Sebagai bangsa yang mengkonsumsi beras, semua komponen bangsa harus mendukung program pemerintah terkait kebijakan tersebut.

 

Bersama dengan Manager Penjualan Produk Korporasi, Trudo Nainggolan dan bersama Direktur Pemasaran PT Petrokimia Gresik, Meinu Sadariy, saat pembukaan GSHP di Bandar Lampung (foto: istimewa)

Setelah mendapatkan kepercayaan dari PIHC, manajemen PT Petrokimia Gresik segera mengerahkan segenap Staf Perwakilan Daerah Penjualan (SPDP) di berbagai wilayah di Indonesia. Termasuk SPDP wilayah Provinsi Lampung, di mana kami ditugaskan.

Bagi kami, mendistribusikan beras merupakan sesuatu yang baru. Sebagai langkah awal, kami  menggandeng agen-agen sembako yang dimiliki Himpunan Bank Negara (Himbara). Hal ini sesuai dengan kebijakan dari Kementerian BUMN. Anggota Himbara terdiri dari berbagai bank negara, seperti BNI, BRI, dan Mandiri.

Dilibatkannya PT Petrokimia Gresik dalam distribusi perberasan, ternyata ada hikmahnya. Aktivitas ini berhasil membuka cakrawala pemikiran, untuk melakukan integrasi bisnis dari hulu sampai hilir (sudut pandang subsistem agribisnis). Dari memupuk kesuburan menebar kemakmuran, menuju solusi agro industri. (Sukodim, SPDP Wilayah Lampung)

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *